Mau Jadi Eksportir Tanpa Produksi Sendiri, Ini Yang Harus Disiapkan

Selama ini, peraturan kegiatan ekspor impor dianggap memiliki birokrasi cukup panjang. Hal ini seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor. Pemerintah Indonesia menyediakan begitu banyak fasilitasi untuk mempermudah Pelaku Usaha baik perusahaan berbadan hukum maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan kegiatan ekspor barang. Fasilitasi ekspor tersebut selain untuk meningkatkan pendapatan negara juga untuk meningkatkan pangsa pasar pelaku usaha di Indonesia.

Selain memahami istilah incoterms, anda juga bisa lebih sukses lagi dalam melakukan bisnis impor dan ekspor dengan menggunakan software akuntansi khusus dari Accurate Online agar anda bisa mengelola seluruh keuangan bisnis anda secara lebih cepat dan praktis. Sebagian besar dari anda yang berbisnis di bidang impor ekspor barang pasti sudah akrab dengan istilah incoterms. Incoterms sendiri sebenarnya adalah istilah yang sangat umum digunakan dalam perdagangan di dunia internasional.

Hal yang perlu diketahui sebelum melakukan kegiatan ekspor

Exportir merupakan pihak yang melakukan kegiatan ekspor yaitu mengeluarkan barang ke luar daerah pabean, baik barang yang diproduksi sendiri maupun diambil dari produsen. Importir dapat melacak standing dokumennya secara realtime melalui portal INSW dengan terlebih dahulu mendaftarkan usernya. Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan .

Sehingga beberapa suplier besar dan pelanggan Anda merupakan orang di luar negeri yang memiliki mata uang yang berbeda dengan Anda. Namun dalam hal perusahaan berlokasi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus , ketentuan tentang bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak berlaku, kecuali bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi serta bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal. Ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor forty four tahun 2016.Kriteria Usaha Wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2012. Membuat user-ID Melakukan log-in ke dalam sistem OSS dengan menggunakan user-ID Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha Terkhusus untuk usaha baru, melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.

Apabila permohonan yang dilakukan melalui PTSP Pusat di BKPM masih terdapat kekurangan knowledge, maka petugas di BKPM akan langsung melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi. Lokasi kegiatan berusaha harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah setempat. Mengenai persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham, dan untuk masing-masing pemegang saham, kepemilikan sahamnya paling sedikit Rp 10 juta. Berdasarkan Pasal 6 ayat Perka BKPM 6/2018, Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Berdasarkan Pasal sixty four Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 (Perka BKPM 6/2018), dalam melakukan pendirian suatu PT PMA, pimpinan perusahaan dan/atau kuasanya dilarang memberikan keterangan dan/atau knowledge palsu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *