Kegiatan Ekspor Oleh Pelaku Usaha Umkm

Indonesia memiliki ‘mekanisme otomatis’ sehingga ketika harga CPO acuan Pemerintah jatuh di bawah 750 greenback Amerika Serikat per metrik ton, pajak ekspor dipotong menjadi 0%. Ini terjadi di antara Oktober 2014 dan Mei 2016 waktu harga acuan ini jatuh di bawah 750 dollar AS per metrik ton. Masa berlaku izin usaha ditetapkan sepanjang perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha produksi/operasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang perlu diketahui sebelum melakukan kegiatan ekspor

Oleh karena itu, Kementrian dan Lembaga Pemerintahan yang terkait harus saling berkoordinasi untuk melakukan perbaikan diri dan melakukan pengawasan di lapangan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, justru dapat berdampak buruk pada keberlangsungan kegiatan ekspor impor. NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh DJBC kepada pelaku usaha yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara guide. Pelaku usaha ini bisa eksportir, importir, PPJK, dan perusahaan pengangkut.

Hal ini sangat wajib agar seluruh kegiatan ekspor akan selalu berurusan dengan perpajakan. Selain itu, ada banyak syarat eksportir yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum menjadi eksportir. Selain itu, penggunaan biaya ini juga erat kaitannya dengan pencatatan akuntansi perusahaan. Untuk itu, pemahaman terhadap istilah incoterms juga harus dimengerti oleh para akuntan yang bekerja di perusahaan ekspor dan impor barang. Eksportir membayar pajak ekspor, jika barang ekspor terkena pajak dan Pungutan Negara Bukan Pajak ke Bank. Setelah eksportir membayar Bank akan menerbitkan Surat Setoran Pajak Cukai Pabean .

Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang moratorium ini untuk periode 2 tahun. Masalahnya, bebas pajak ekspor berarti Pemerintah kehilangan sebagian besar pendapatan pajak ekspor dari industri minyak sawit. Maka Pemerintah memutuskan untuk mengintroduksi pungutan ekspor minyak sawit di pertengahan 2015. Pungutan sebesar 50 dollar Amerika Serikat per metrik ton diterapkan untuk ekspor minyak sawit mentah dan pungutan senilai 30 greenback AS per metrik ton ditetapkan untuk ekspor produk-produk minyak sawit olahan.

Jadi sebelum melakukan ekspor, lebih dulu lakukanlah pengecekan apakah jenis barang yang akan anda ekspor tersebut boleh diperdagangkan secara bebas, atau dibatasi bahkan mungkin dilarang untuk diekspor. Jika dilarang, tentu anda tidak bisa melakukan ekspor atas barang tersebut. Jika dibatasi ekspornya, tentu anda harus memenuhi ketentuan atau persyaratan ekspornya, mengurus perizinannya sebelum anda melakukan ekspor.