Demo Serikat Pekerja Pertamina Tolak Pengalihan Bisnis Lng

“Jika tuntutan kami tidak didengar oleh pemerintah, kami akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran ke Jakarta. Kami akan masuk ke Jakarta dengan membawa ribuan orang dari 19 serikat pekerja di bawah FSPPB ,” tandasnya. “Kami juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan proses bisnis LNG yang dilakukan melalui Holding Migas ke PGN karena menyebabkan potensi kerugian negara,” tegas Tri. INDRAMAYU – Ratusan pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) berunjuk rasa di dalam lingkungan kilang Pertamina RU VI Balongan Kabupaten Indramayu, Selasa (23/7).

Selain itu, XL Axiata tidak mengharuskan Anda memberikan informasi pribadi kepada kami. Namun, jika Anda tidak ingin memberikan informasi pribadi yang diminta, Anda mungkin tidak dapat melanjutkan aktivitas atau menerima manfaat dimana informasi pribadi tersebut dimintakan. Apabila Anda berumur dibawah usia 18 tahun, maka Anda berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan orang tua atau wali Anda yang sah sebelum menggunakan jaringan, produk dan/atau layanan kami. Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 1 ayat PMK Nomor 205 Tahun 2018 mengatur bahwa Untuk kepentingan perpajakan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan DJP. Undang-Undang PPh mengatur bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah objek pajak penghasilan (Pasal 4 ayat huruf d nomor 3). Lebih lanjut, Pasal 85 ayat huruf a Nomor 10 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur bahwa peroleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi pemindahan hak karena penggabungan usaha merupakan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Sebelum Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, Wajib Pajak terlebih dahulu harus memenuhi ketiga syarat diatas yang berlaku secara kumulatif.

PEngalihan bisnis

Titok mengatakan, pihaknya juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan Pertamina dapat menyusun program kerja rencana bisnis LNG, baik jangka pendek maupun panjang. Dia melanjutkan, “Bila mau dialihkan pemilikan saham di PGN 100 persen harus dimiliki Indonesia, tidak ada saham publik tersebut.” Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina UPMS I Sutrisno mengatakan, sejak 62 tahun yang lalu, Pertamina telah membuktikan eksistensi dan dedikasinya dalam pengelolaan migas. Hal itu sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan energi nasional dan salah satu BUMN yang menjadi penopang perekonomian Indonesia. VIVA– Serikat Pekerja Pertamina UMPS I menolak kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengalihkan bisnis Liquefied Natural Gas dari PT Pertamina ke PT Perusahaan Gas Negara , yang dinilai akan merugikan Indonesia dalam pengelolaannya tersebut.

Jumlah tersebut terbilang signifikan, karena merupakan 87 persen dari total jumlah pengalihan saham sebesar 303,1 juta lembar saham. “Jika terjadi Pengalihan bisnis LNG dari Pertamina ke PGN bisa merugikan negara dan menguntungkan perusahaan swasta, karena kepemilikan saham publik di PGN mencapai 43,04 persen,” ujarnya. Kebutuhan batu bara PLN telah meningkat hingga menjadi sixty five juta ton per tahun seiring dengan mulai beroperasinya proyek-proyek pembangkit 10 ribu megawatt tahap I pada tahun 2011 ini. Dengan memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, maka PLN dapat meningkatkan efisiensi biaya transportasi laut batu bara. Pengalihan kepemilikan saham ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PLN dengan pengalihan saham tersebut maka saham pemerintah di PLN akan bertambah senilai saham PBA yang diserahkan ke PLN.

Salah satu tujuan dari Bisnis adalah meningkatkan penjualan secara berkesinambungan. Selain itu Perusahaan juga diharapkan mampu untuk menjalankan seluruh proses bisnis secara efektif dan efisien, memangkas biaya operasional hingga meningkatkan produktifitas karyawan. Selain itu, penempatan tenaga kerja atau Pekerja harus dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja. Dan juga memperhatikan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Dengan demikian, kepemilikan saham biasa suatu perseroan terbatas tidak bisa one hundred pc dimiliki oleh satu pemegang saham saja. Menurut pemahaman secara legal, tindakan perusahaan tersebut merupakan pengalihan tenaga kerja ke perusahaan baru yang menyebabkan berubahnya status hukum bagi perusahaan Induk, Anak perusahaan dan tenaga kerja. Perlu dipahami mutasi tenaga kerja lingkup pemindahannya terbatas pada lingkup satu perusahaan yang masih sama dengan sebelumnya pada level atau jabatan yang masih tetap sama juga, atau dari satu lokasi ke lokasi lain yang masih satu cabang perusahaan.

Untuk itu, SP-PBB menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan proses bisnis LNG pada Pertamina. Pasalnya, dengan dipegang oleh Pertamina, maka 100 persen keuntungan akan menjadi milik negara. Direktur Strategic Portfolio Telkom, Budi Setyawan Wijaya menyampaikan, aksi korporasi yang dilakukan Mitratel dan Telkomsel merupakan bagian dari penataan portofolio TelkomGroup demi mengoptimalisasikan bisnis dan aset yang dimiliki serta memastikan optimum value bagi pemegang saham.

Langkah ini juga merupakan upaya untuk value creation bisnis tower dan memastikan agar setiap entitas anak perusahaan dapat fokus dalam melakukan penguatan pada lini bisnisnya masing-masing. Penyusutan dan amortisasi atas harta yang dialihkan untuk tahun buku terjadinya pengalihan harta dilakukan secara prorata berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan Wajib Pajak yang mengalihkan harta. Dwi menilai, LNG merupakan bisnis masa depan perusahaan yang harus dijaga dan dipertahankan esksistensinya. Karenanya, Serikat Pekerja Pertamina bertekad untuk mempertahankan proses bisnis LNG pada Pertamina. Aksi penolakan keputusan pengalihan bisnis LNG kepada PGN ini juga berlangsung dihampir semua wilayah operasi pertamina se-Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.